Majelis Hakim Vonis Bagianto 6 Tahun Penjara Perkara Tipikor GSG Kel Ringinanom Pemkot Kediri

KEDIRI KOTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda membacakan putusan kepada tiga terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Paket Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun Anggaran 2019.

Bertempat Ruang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A Khusus di Surabaya.Rabu (8/2/2023) pukul 17.00 WIB. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa 2 Saksi Terkait Dugaan Korupsi di PT PLN (persero)

Hadir dalama sidang pembacaan putusan, Jaksa Penuntut Umum Masusanto, SH dan Ari Iswahyuni, SH. MH. pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Penasehat Hukum Wahyo Suryo Wardhana, S.H., M.H. dan Akhmad Siswantoro, S.H.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam keterangan pers menyampaikan, Sidang perkara gedung serba guna Kelurahan Ringinanom Pemkot Kediri dengan agenda pembacaan putusan kepada terdakwa Bagianto dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Dan, dua terdakwa Yudhistira dan Aris Dwi Kusuma masing-masing divonis 4 tahun 6 bulan penjara. 

Baca juga: Kejagung RI Periksa Mantan Kadiv Pengembangan Bisnis PT Surveyor Indonesia Terkait Kasus Korupsi Ekspor Rajungan

"Ketiga terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Paket Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota Kota Kediri Tahun Anggaran 2019 yang dimenangkan oleh CV. Sekawan Elok dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.857.806.000 dan mengakibatkan pekerjaan tersebut putus kontrak dan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 969.639.620, 20, " terang Kasi Intel Harry. 

Lanjut Harry bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Minta Kembangkan Pendidikan Berbasis Digital Menuju Kejaksaan Modern

"Bahwa atas putusan tersebut baik para terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir dalam waktu 7 hari terhadap putusan Mejelis Hakim tersebut, dan dimungkinkan adanya upaya hukum baik dari para terdakwa atau Penasehat Hukumnya maupun dari Penuntut Umum, " ungkap Kasi Intel Harry.